NAMA : DWI CATUR AGUSTINA
KELAS : 1EB19
NPM : 22212277
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di
mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan
harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar,
beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan
1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta
melalui pengambilalihan pinjaman bank tak
berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
Perekonomian di Indonesia
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :- Inflasi yang sangat tinggi
Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga
Pada saat
kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI
yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai
pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui
Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti
pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama
belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata
uang baru.
Oleh karena
itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI,
juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai
pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang
ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November
1946. Bank Negara
ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan
dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini
bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta
asing.
- Adanya blokade ekonomi oleh
Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar
negri RI.
Blokade laut
ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk
perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
- Untuk mencegah dimasukkannya
senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
- Mencegah dikeluarkannya
hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
- Melindungi bangsa Indonesia
dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
- Kas negara kosong.
- Eksploitasi besar-besaran di
masa penjajahan.
- Tanah pertanian rusak
- Tenaga kerja dijadikan romusha
- Tanah pertanian ditanami
tanaman keras
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
- Program Pinjaman Nasional
dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan
BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
- Upaya menembus blokade dengan
diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan
tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan
tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi
masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan
distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board
(Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi
Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke
bidang-bidang produktif.
- Pada tanggal 19
Januari 1947
dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk
membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun).
Kemudian IJ
Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana
produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya
- Memperbanyak kebun bibit dan
padi unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan
pertanian
- Penanaman kembali tanah kosong
- Pemindahan penduduk
(transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera
dalam jangka waktu 1-15 tahun.
DAFTAR PUSTAKA